Banda Aceh – Ketua Rambu Darat (RaDar) Aceh, Muhammad Hawanis, menilai sosok Abdullah, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) di Inspektorat Aceh sangat layak ditetapkan sebagai Kepala Inspektorat Aceh secara definitif.
Menurutnya, kepemimpinan Abdullah selama mengemban amanah sebagai Plt menunjukkan kapasitas, integritas, serta komitmen kuat dalam memperkuat fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Aceh.
Hawanis menilai, pengalaman teknis dan latar belakang profesional Abdullah menjadi modal penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Inspektorat memiliki peran strategis dalam memastikan pengawasan berjalan efektif, mencegah potensi penyimpangan, serta mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Kami melihat Ir. Abdullah memiliki kompetensi dan rekam jejak yang mendukung untuk memimpin lembaga ini secara definitif,” kata Hawanis, sebagaimana dikutip dari Meugah.com, Kamis (26/2/2026).
Ia menyebutkan, bahwa jabatan kepala inspektorat bukan sekadar posisi administratif, melainkan garda terdepan dalam menjaga integritas birokrasi.
Dengan sertifikasi CFrA (Certified Forensic Auditor) yang dimiliki, Abdullah dinilai memiliki keahlian spesifik dalam audit investigatif dan penguatan sistem pengendalian internal.
RaDar Aceh, kata dia, berharap proses penetapan pejabat definitif dilakukan secara objektif dan berbasis pada kapasitas serta kebutuhan organisasi.
Hawanis menuturkan, stabilitas kepemimpinan di Inspektorat dinilai penting agar agenda pengawasan, evaluasi, serta pembinaan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
“Ke depan, tantangan tata kelola pemerintahan semakin kompleks. Dibutuhkan figur yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu membangun sistem pengawasan yang adaptif dan profesional,” ujarnya.
RaDar Aceh juga mendorong agar Pemerintah Aceh terus memperkuat komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui penguatan lembaga pengawasan internal sebagai pilar utama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.[]
