Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan program nasional Koperasi Desa Merah Putih, sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi desa. Hal ini ditegaskan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), dalam acara peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) serta pembentukan koperasi desa yang digelar di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/5/2025).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya, serta ribuan kepala desa dan tuha peut dari seluruh Aceh.
“Program ini adalah langkah nyata membangun kemandirian ekonomi desa berbasis potensi lokal. Pemerintah Aceh siap mendukung penuh, dari sisi regulasi hingga penguatan kelembagaan koperasi,” kata Mualem.
Pemerintah Aceh menargetkan pembentukan koperasi di seluruh 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi wadah ekonomi kolektif yang memperkuat sektor unggulan desa seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Mualem juga menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, termasuk pendampingan regulasi, pelatihan, akses pembiayaan, dan penguatan manajemen koperasi.
Wamenkop UKM Ferry Juliantono menyebut program ini sebagai agenda strategis nasional yang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan 80 ribu koperasi desa terbentuk di seluruh Indonesia hingga akhir Juni, dengan peluncuran nasional dijadwalkan pada 12 Juli 2025.
“Koperasi sekarang harus modern. Harus bisa memiliki bank, pabrik, kebun, bahkan eks sumur minyak. Pemerintah sudah siapkan model bisnis lengkap: kantor, toko sembako, layanan simpan pinjam, gudang, distribusi, hingga jadi agen pupuk dan LPG,” jelas Ferry.
Ia menambahkan, koperasi bisa memotong rantai distribusi yang selama ini merugikan petani dan konsumen.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap program ini sebagai bagian dari visi pemerataan ekonomi nasional.
“Di Aceh, baru 10 persen desa yang menyelenggarakan Musdesus. Tapi kami lihat antusiasme sangat tinggi. Targetnya, seluruh gampong menyelesaikan Musdesus sebelum akhir Mei, dan koperasi desa resmi terdaftar pada akhir Juni,” ujarnya.
Bima juga menekankan perlunya pendampingan dan pelatihan agar koperasi yang terbentuk benar-benar sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal masing-masing desa.
Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati/wali kota, kepala SKPA dan kepala biro di lingkungan Setda Aceh, para camat, keuchik, serta tokoh-tokoh masyarakat. []
