Banda Aceh- Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro menyatakan, desa merupakan sesuatu yang fundamental untuk kemajuan sebuah bangsa. Ia berujar, jika fundamen tersebut kuat, maka negara akan kuat. Begitu juga sebaliknya jika fundamen lemah maka negara akan lemah.
Eko mengungkapkan hal tersebut saat membuka pelatihan aparatur desa
Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Nanggroe, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Selasa (17/10/2023).
“Proklamator kita mengatakan pada kita semua. Bung Hatta mengatakan, Indonesia tidak akan bercahaya kalau hanya di Jakarta. Akan bercahaya kalau lilin-lilin dari desa bercahaya. Maka mari kita buat lilin-lilin di desa bercahaya,” katanya.
Acara ini turut dihadiri Sesditjen Bina Pemdes Paudah, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, M Lutfi, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Murtono, dan Asisten II Sekda Provinsi NAD Mawardi.
Menurut Eko, salah satu cara untuk menghidupkan lilin tersebut adalah dengan melakukan evaluasi tingkat perkembangan desa. “Apakah swadaya, sudah swakarya, atau sudah swasembada?” katanya.
Selain itu, perlu juga dievaluasi apakah desa-desa tersebut sudah memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebab, PADes merupakan bentuk dari sebuah kemandirian desa.
Sejauh ini, pemerintah pusat telah melakukan transfer dana desa sekitar Rp 538,6 triliun dari 2015 – 2023. Namun, PADes yang dihasilkan sekitar Rp 2,6 triliun.
Oleh karena itu, perlu ada sinergi, kolaborasi antara Kemendagri, Kemendes PDTT, Bappenas, Kemenko PMK, dan Kemenkeu. “Butuh komitmen, tanpa komitmen tidak mungkin,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan para Geucik (kepala desa) untuk membuat warisan untuk generasi masa depan di desa-desa. Jabatan yang diemban saat ini haruslah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membuat kemajuan-kemajuan yang baik, supaya kelak desa tak ditinggalkan generasi mudanya.
Berkuranganya populasi di pedesaan ini bisa dilihat dari data sejak tahun 70-an hingga sekarang. Pada 1970-an, penduduk desa masih sekitar 80 persen, namun saat ini tinggal 40 persen. “Ini fenomena semua negara maju, banyak usia produktif meninggalkan desa,” ujarnya.
Direktur Fasilitasi Keuangan
dan Aset Pemerintahan Desa, M Lutfi menambahkan, pada minggu kelima pelaksanaan pelatihan, sebanyak 14.525 orang telah mengikuti pelatihan. Mereka berasal dari 3.632 desa di 33 Provinsi. “Khusus di Aceh sebanyak 1.024 orang dari 256 Desa, dalam 32 kelas,” ujarnya.
Sementara itu, Mawardi mengharapkan pelatihan ini benar-benar dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, desa-desa dapat bangkit dan pembangunan meningkat.
“Aparatur desa akan bisa menjawab tantangan dan kompleksitas. Saat ini tantangan besar dan kompleksitasnya tinggi,” paparnya.
