BANDA ACEH – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh bersama Unicef berkerjasama memperkuat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hal ini guna menyasar isu perlindungan anak yang lebih baik.
Kerjasama program yang sudah diinisiasi sejak awal tahun 2022 yang berada di bawah koordinasi Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, tercatat sejumlah 71 kasus kekerasan dialami oleh anak-anak selama kurun waktu tahun 2021 dan 50 kasus tercatat sampai dengan Oktober 2022.
Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa pada tahun 2022, kasus kekerasan pada anak tertinggi merupakan kekerasan psikis atau emosional di mana anak mendapatkan cacian, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orangtua dan pengasuh.
Disisi lain, UNICEF juga mendukung penyediaan bantuan teknis dalam pengembangan prosedur standar operasional untuk layanan perlindungan anak terintegrasi, pelatihan manajemen kasus, pendataan kasus dan membangun mekanisme koordinasi antar penyedia layanan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, mengapresiasi kerjasama yang telah dibangun oleh Unicef dan para mitra pembangunan untuk isu perlindungan anak di Kota Banda Aceh.
Bakri menilai, bahwa isu perlindungan anak menjadi isu yang amat strategis yang telah juga dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh 2023-2026.
“Rencana Strategis terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh 2023-2026,” kata Bakri Siddiq, Jumat (28/10/2022).
Ia menuturkan, dalam pelaksanaannya nanti, pihaknya juga akan berfokus pada program pengelolaan sistem data gender dan anak, program pemenuhan hak anak, serta program perlindungan khusus anak,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, ikut hadir Kepala Unit Nutrisi yang juga kepala perwakilan Unicef Indonesia, Jee Hyun Rah. Jee menyambut baik inisiatif yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terkait dengan isu perlindungan anak.
Selain itu, Jee juga mengapresiasi kepemimpinan, keseriusan dan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengawal isu ini. Ia merekomendasikan Pemko Banda Aceh untuk dapat mengalokasikan anggaran secara khusus untuk mendukung perluasan kolaborasi serta inovasi dengan berbagai pihak.
“Kami juga merekomendasikan UPTD PPA untuk tidak hanya berfokus pada penanggulangan masalah kekerasan terhadap anak, tetapi juga pada layanan pencegahan.” kata Jee.[]
