John Lee menggantikan Carrie Lam, yang masa jabatannya habis pada 1 Juli 2022.
BEIJING — Dewan Negara China memutuskan mengangkat John Lee Kachiu sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong. Ia menggantikan Carrie Lam, yang masa jabatannya habis pada 1 Juli 2022.
Keputusan oleh kabinet China tersebut diambil melalui sidang yang dipimpin Perdana Menteri Li Keqiang di Beijing pada Jumat (20/5/2022) sekaligus menandatangani surat pengangkatan Lee. PM Li menegaskan, pemerintah pusat China akan teguh menerapkan prinsip “satu negara, dua sistem”, mendukung penuh kepala eksekutif dan pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong (HKSAR) sesuai konstitusi.
Li juga menyatakan mendukung Hong Kong dalam meningkatkan posisinya sebagai pusat keuangan, perdagangan, inovasi, dan teknologi dunia. Dia yakin Lee, yang merupakan kandidat tunggal yang terpilih dalam pemilu pada 8 Mei, mampu memimpin pemerintahan baru di Hong Kong.
Lee mengatakan, sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat dan berjanji akan memenuhi harapan pemerintah pusat dan rakyat Hong Kong. Masa lima tahun mendatang sangat krusial bagi Hong Kong dalam proses transformasi, dari kekacauan akibat aksi massa, menuju tata kelola pemerintahan yang baik, tulis media China, Sabtu (21/5/2022).
Dewan Negara China sebelumnya memutuskan mencopot Lee dari jabatannya sebagai Sekretaris Utama HKSAR atas pengunduran dirinya pada 6 April karena pencalonannya dalam pemilu kepala eksekutif. Lee menduduki jabatan orang kedua di Hong Kong itu sejak 25 Juni 2021 setelah hampir empat tahun menjabat kepala kepolisian setempat.
Mantan polisi kelahiran Hong Kong pada 7 Desember 1957 itu dianggap berhasil menangani kekacauan sosial akibat serangkaian aksi unjuk rasa memprotes diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional sejak 2019.
Lee merupakan kepala eksekutif Hong Kong untuk periode keenam dan terpilih pada pemilu yang pertama kali digelar selama penerapan undang-undang baru itu.
Menjelang akhir 2021, Hong Kong juga berhasil menggelar pemilu legislatif yang pertama kali sejak undang-undang tersebut diberlakukan dan tanpa ada legislator dari pihak oposisi seperti pemilu-pemilu sebelumnya.
sumber : Antara
Sumber: Republika
